SOPPENG,Ambarnews.id - Jumat, 30 Mei 2025, hari ini, duet Bupati sah Wakil Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE - Ir. Selle KS Dalle, telah memimpin Kabupaten Soppeng selama 100 hari.
Sejak dilantik di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025, keduanya ternyata telah banyak menelurkan kebijakan pro rakyat yang sebagian diantaranya adalah janji kampanye. Meski pasangan ini sebenarnya tak pernah mematok hasil kerja di 100 hari pertama memimpin.
Berikut sejumlah kebijakan yang dilakukan Pasangan SUKSES dalam 100 hari kepemimpinannya:
1. Kenaikan TPP ASN
Sejatinya, kenaikan TPP ASN bukanlah program andalan dari pasangan ini. Meski kerap disampaikan dalam berbagai kegiatan kampanye Pilkada, namun dalam visi misi dan Program kerja keduanya, kenaikan TPP tak dibahasakan dengan detail. "Tetapi, saya memutuskan memberikan kenaikan TPP untuk memacu motivasi kerja para ASN. Di awal memimpin ini, kami membutuhkan motivasi ASN untuk membantu kami melaksanakan semua program kerja," kata Suwardi.
2. Seragam, Sepatu dan Tas Gratis
Pasangan SUKSES memastikan pelaksanaan program seragam, sepatu dan tas gratis akan digelar pada tahun 2025 ini, tepatnya memasuki tahun ajaran baru 2025 - 2026. Meski mengalami pemangkasan anggaran dalam APBD, keduanya tak surut untuk menghelat program ini. "Kami tetap komitmen untuk melaksanakan program seragam, sepatu dan tas gratis, tahun ini juga. Meski kita tahu pusat melakukan pemangkasan anggaran," kata Suwardi. Dana diambil dari hasil efisiensi yang dilakukan keduanya begitu dilantik, seperti mengurangi perjalanan dinas, menekan biaya makan, minum dan ATK serta membatalkan sejumlah program yang tak perlu.
3. Listrik Masuk Sawah
Program Listrik Masuk Sawah adalah program andalan dalam kampanye SUKSES. Hal itu membuat program ini langsung menjadi sasaran utama keduanya. Berkali-kali keduanya melakukan pertemuan dengan pihak PLN dan hasilnya untuk tahun 2025 ini, telah ada sekira 23 titik yang akan dibuat.
4. Rehabilitasi Sekolah dan Puskesmas
Hampir semua dana untuk infrastruktur pendidikan terkena recofussing oleh pemerintah pusat. Akibatnya, Soppeng sama sekali tak mendapat dana infrastruktur pendidikan. Namun, Suwardi - Selle, punya cara lain untuk mengatasi itu. "Makin banyak bangunan sekolah yang rusak. Kita tak boleh menyerah dengan adanya pemangkasan anggaran," ujar Suwardi. Dalam pergeseran terbatas APBD 2025, tak kurang dari 19 sekolah yang mengalami kerusakan bangunan akan tetap diperbaiki. Sementara itu, ada 3 puskesmas pembantu yang dipastikan dibangun pada tahun 2025 ini. Dananya diambil dari hasil pemangkasan internal yang dilakukan oleh Suwardi - Selle, terhadap APBD 2025 yang tersisa.
5. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
Dana DAK Fisik Jalan 2025, adalah program yang ikut terpangkas pemerintah pusat. Namun, SUKSES berkomitmen tetap membangun jalan dan jembatan sebelum tahun 2025 berakhir. Salah satunya, jalan utama menuju Desa Leworeng yang sudah lama mengalami kerusakan dan jalan lingkar di Kecamatan Lilirilau. Selain itu, tetap melanjutkan program pembangunan jembatan di Salokaraja dan Kessing, yang dipastikan akan selesai sebelum 2025 berakhir.
6. Pembangunan Sekolah Rakyat
Tak semua daerah mendapat jatah Pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah pusat hanya akan membangun 100 lokasi tahun 2025 ini. Namun, Soppeng sukses memperoleh kepercayaan pemerintah pusat menjadi salah satu lokasi. Soppeng bersama Bone dan Makassar sukses meraih kepercayaan Kementerian Sosial karena kesiapan mereka. Suwardi - Selle bertemu dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, pertengahan Mei ini dan langsung memaparkan proposal kesiapan mereka. Bahkan, Soppeng menjadi daerah tercepat dalam menentukan lokasi sementara seperti yang dipersyaratkan Kemensos sebelum bangunan baru dibuat. Lokasi sementara SR Soppeng menggunakan bekas Rumah Sakit Ajappang. Atas jatah Seolah Rakyat itu, maka investasi baru yang akan masuk ke Soppeng tahun 2025 ini berada pada kisaran Rp 100 - Rp 150 Miliar.
7. Rumah Singgah Plus Ambulance di Makassar
Program Rumah Singgah di Makassar adalah program janji kampanye SUKSES. Sesuai komitmen keduanya, maka tahun 2025 ini pembangunan rumah singgah akan dihelat. Rumah singgah ini akan memudahkan keluarga dari Soppeng yang sedang berobat di Makassar tetapi tidak punya tempat tinggal. "Rumah singgah juga akan dilengkapi dengan ambulance yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan," kata Wakil Bupati Selle KS Dalle.
8. Perbaikan Manajemen dan Layanan RSU La Temmamala
Begitu dilantik, SUKSES langsung melakukan pembenahan awal terhadap RSU La Temmamala yang banyak dikeluhkan pelayananannya. Antrian di poliklinik jalan dan di farmasi coba diatasi dengan mengefektifkan sistem informasi dan menambah loket layanan. Meski belum sempurna, tetapi perlahan - lahan menunjukkan perbaikan dari sebelumnya. Selain itu, Suwardi - Selle terus memperbaiki sistem manajemen keuangan rumah sakit. Dari utang ke pihak ketiga yang sebelumnya mencapai puluhan miliar kini tinggal tak lebih dari Rp 2 miliar.
9. Mempertahankan UHC Premium
UHC (Universal Health Coverage) Premium tetap dipertahankan di Soppeng. Kebijakan yang telah lama ditempuh oleh Soppeng ini dipertahankan Pasangan SUKSES di tahun 2025. Status UHC Premium adalah suatu bentuk jaminan kesehatan yang memberikan akses yang lebih luas dan komprehensif terhadap pelayanan kesehatan, di atas standar jaminan kesehatan dasar yang biasanya disediakan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sejumlah penyakit yang tak ditanggung BPJS dan tidak ada di daerah lain bisa diakses gratis oleh warga Soppeng seperti cuci darah, perawatan jantung dan perawatan jiwa.
10. WTP Keuangan ke-11 Kalinya
Kabupaten Soppeng kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pencapaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Soppeng dalam tata kelola keuangan yang baik dan transparan.
Sejatinya, hasil itu adalah upaya luar biasa dari pemerintahan sebelumnya, Andi Kaswadi Razak - Lutfi Halide. Namun, pemeriksaan BPK secara menyeluruh dilakukan pada Bulan April dan Mei 2025. Alhasil, tanpa komitmen kuat dari SUKSES Raihan prestasi itu tak mungkin dicapai. "Saya meminta para pimpinan OPD untuk memenuhi semua permintaan data BPK, tak boleh ada yang meninggalkan daerah dan segera memperbaiki jika ada kekurangan data dan laporan," kata Suwardi Haseng.
Komentar0